Replikasi PPK

Replikasi PPK

Berdasarkan hasil survei awal pada bulan September 2006 melalui telepon dan internet, PPK Mandiri atau program sejenis yang dikelola oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan di 22 provinsi dari 30 provinsi lokasi PPK pada tahun 2006. Pelaksanaannya dilakukan secara beragam disesuaikan kondisi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PPK III sejak tahun 2005 mengharapkan adanya keberlanjutan melalui PPK Mandiri. Pada kenyataannya beberapa daerah sudah mulai melaksanakan program pemberdayaan sejenis. Contohnya provinsi Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Desa sejak tahun 2005. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten pun ada seperti BEJAWA (Beguwai Jejamu Wawai) yang dilaksanakan oleh kabupaten Lampung Tengah sejaka tahun 2005. Jumlah lokasi pelaksanaan juga bervariasi antara satu kecamatan sampai dengan 20 kecamatan. Demikian pula halnya dengan jenis kegiatan yang didanai dimana ada yang open menu namun ada pula yang memilih jenis tertentu saja.

Adanya kegiatan sejenis sudah menunjukkan bukti nyata adanya kesadaran akan pentingnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pola partisipatif. Mungkin juga ini terjadi karena pemerinrtah daerah melihat sisi positif dari pelaksanaan PPK. Untuk merealisasikannya, peran konsultan di lapangan dalam melakukan koordinasi, pendampingan dan pendekatan memiliki pengaruh yang tidak sedikit sehingga tumbuh keinginan politis untuk mendukungnya.

 

PPK Mandiri

Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK (1998-2007), sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) tertarik untuk mengadopsi mekanisme dan skema pemberdayaan masyarakat PPK. Bahkan, beberapa daerah memiliki inisiatif untuk mereplikasi program PPK seutuhnya dan menjalankan program tersebut di wilayah yang belum mendapatkan bantuan PPK secara swadaya (mandiri, dengan dana yang dialokasikan sendiri dari daerah, baik dana untuk pendampingan (pengadaan konsultan) maupun Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PPK dan Pemda yang bersangkutan. PPK telah menjadi sebuah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di daerah-daerah. 

Berikut ini adalah daftar kegiatan program PPK Mandiri yang dijalankan/ dikelola sendiri oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten di seluruh tanah air.

Nama Daerah
Nama Program
Sumatera Barat
PPK Mandiri Provinsi; PPK untuk kecamatan pemekaran (Solok); Block Grant Program Pengembangan Nagari (Sawahlunto Sijunjung); PPK Mandiri, Pelestarian Adopsi PPK (Pasaman); PPK Mandiri (Solok Selatan dan Pesisir Selatan)
Riau
Program Pengembangan Desa; BP2D (Pelalawan); Program Desa Mandiri (Inhil); Program otonomi Desa (Rokan Hulu)
Kepulauan Riau
PPK Mandiri (Natuna)
Jambi
PPM (Sarolangun)
Sumatera Selatan
PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri Khusus Simpan Pinjam untuk Perempuan (Lahat dan Banyuasin); PPK Mandiri (Muba, Musi Rawas, OKU Timur)
Lampung
Beguwai Jejamu wawai (Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang); PPK Mandiri (Way Kanan)
Banten
PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri (Serang)
Jawa Barat
PPK Mandiri (Cianjur); DAK Produk (Sumedang); Imbal Swadaya (Bogor); Desa Percontohan (Garut); PPK-IPM (Semua kabupaten)
Jawa Tengah
PPK Mandiri (Semarang dan Magelang); Adopsi PPK (Demak)
Jawa Timur
Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; Program Pengembangan Terpadu antar Wilayah Desa; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bangkalan); Program Pembangunan Desa (Lamongan); PPK Mandiri (Ponorogo)
Bali
PPK Mandiri (Seluruh Bali)
Nusa Tenggara Barat
PPK Mandiri (Lombok Barat)
Nusa Tenggara Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat (Kupang)
Kalimantan Selatan
Gerbang Mastakin; Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (Tanah Bumbu); Gerakan Membangun Desa (Kotabaru); Gemas Bangdes (Tapin)
Kalimantan Tengan
PPK Mandiri (Kotawaringin Timur); PPK Mandiri Khusus usaha Ekonomi Produktif (Kotawaringin Barat)
Kalimantan Timur
Program Pengembangan Masyarakat Desa (Bulungan)
Sulawesi Selatan
PPK Mandiri (Luwu Utara, Luwu Timur dan Pangkep)
Sulawesi Tenggara
PPK Mandiri (Buton, Kolaka, Konawe, dan Konawe Selatan)
Sulawesi Tengah
PPK Mandiri (Parigi Moutong)
Sulawesi Utara
PPK Mandiri (Minahasa Selatan)
Maluku Utara
PPK Mandiri (Halmahera Barat)
Papua
PNPM Mandiri-Respek (dari dana Otsus)
Papua Barat
PNPM Mandiri Respek (dari dana Otsus)


P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah. P2SPP diluncurkan Mei 2006.

Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PPK) kedalam sistem pembangunan reguler, pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

P2SPP kemudianditawarkan ke sejumlah lokasi dengan persyaratan dan siklus kegiatan berikut: 

1. Kabupaten lokasi PPK dengan kinerja baik
2. Memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program
3. Bersedia memberi kontribusi 25% dari BLM Rp 4 miliar
4. Bersedia menyediakan dana Pendampingan Administrasi program (PAP) sekurang-kurangnya 5% dari total BLM di Kabupaten

Lokasi P2SPP 2006
Program ini telah disambut oleh empat kabupaten di Indonesia, yaitu:

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan 
4. Ngada di NTT

Hasil 
Keempat kabupaten itu mampu melaksanakan P2SPP dengan hasil yang memuaskan.
Dalam waktu kurang dari satu tahun, sejak Mei 2006, pelaksanaan P2SPP di empat kabupaten lokasi PPK hingga Desember 2006, telah mendanai lebih dari 200 kegiatan di bidang sarana prasaranan, ekonomi produktif dan simpan pinjam, serta kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan:

* Membuka/ memperbaiki akses warga terhadap sarana prasarana dasar di perdesaan
* Bersama masyarakat membangun 17 unit jalan, 7 jembatan, 10 drainase dan irigasi, 
* Pengadaan 22 unit box duiker, bronjong dan talud
* Kegiatan ekonomi: membiayai 50 kegiatan peningkatan usaha ekonomi mikro
* Membangun 1 unit pasar desa
*
Bidang pendidikan: membangun/ rehab 53 gedung sekolah
* Mendanai kegiatan pendidikan lain: pengadaan meubelair, beasiswa dan honor guru
*
Kesehatan: membangun 11 unit polindes dan 25 unit sarana air bersih

Rencana Selanjutnya
Melihat keberhasilan tersebut, pada 2007 terdapat empat kabupaten lain yang tertarik untuk menerapkan P2SPP di daerah mereka. Dengan demikian, terdapat delapan kabupaten yang turut menyelenggarakan P2SPP ini, yakni: 

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;  
4. Ngada di NTT
5.
Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; 
6. Jombang, Jateng; 
7. Tabanan, Bali; dan 
8. Tapanuli Induk di Sumatera Utara

Informasi Lanjut:
Pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk turut menerapka P2SPP di daerah masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan Tim Koordinasi PPK/ Ditjen PMD, Depdagri, melalui:

Sekretariat Nasional PPK (PNPM Mandiri Perdesaan)
Ditjen PMD - Depdagri
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta 12510
Tel. 021 79191648  Fax. 021 79196118
Email. ppkpmd@yahoo.com





home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.