Mengembangkan Potensi BKAD Dalam Kelembagaan Desa
Posting : 30 May 2013      Pengunjung : 1590

Memasuki fase kelembagaan, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mengembangkan dirinya untuk menjawab tantangan ke depan.

Hal ini tersirat dalam kunjungan ke kantor UPK Narosa yang pernah mendapat penghargaan provinsi di tahun 2009 – 2010 sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terbaik. Selain piala dan piagam penghargaan, nampak di dinding kantor UPK Narosa struktur kelembagaan BKAD Kecamatan Kuantan Tengah. BKAD berada di urutan teratas membawahi kegiatan UPK dan Badan Pengawas UPK, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pendamping Lokal (PL), Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai pelaku kegiatan pembangunan di desa.

Menurut Agus Usman, ketua asosiasi BKAD Kabupaten Kuantan Sengingi, BKAD harus mampu mendorong pengembangan kegiatan UPK termasuk dalam menjalankan kegiatan proyek sarana dan pra-sarana perdesaan, ikut mengawasi kelompok SPP agar tumbuh secara sehat dan mengawal berperannya TPK, PL dan KPMD dapat menjalankan fungsinya, termasuk di dalamnya berjalannya fungsi papan informasi yang tersebar di desa.

Namun dalam kenyataan, diakuinya masih banyak BKAD belum berfungsi dan belum tersosialisasikan ke masyarakat di perdesaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 memang belum mengatur secara eksplisit fungsi dan wewenang BKAD, kecuali dalam Bab VIII Kerja Sama Desa, pasal 82 dan pasal 84, namun belum secara tegas mengatur BKAD. Tak heran Lembaga BKAD PNPM Mandiri Perdesaan yang mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan di desa jadi berupa tempelan, masih kaku melaksanakan tugasnya dan suaranya belum mampu direspon secara maksimal.  

“Pada hal selain adanya Badan Pengawas UPK, BKAD hendaknya dapat berperan aktif mengawasi dan mendorong kegiatan UPK di kecamatan,” jelas Agus Usman yang tahun 2003 sudah bergabung dengan program PPK selama tiga tahun, lalu menjadi sekertaris desa dan pada tahun 2007 – 2012 terpilih menjadi kepala desa, sebelum tahun 2013 diangkat sebagai ketua BKAD di kecamatan Kuantan Tengah.

Pria itu mengaku sebagai warga desa Kopah, kecamatan Kuantan Tengah, dirinya merasa sangat beruntung karena desanya sudah lima kali merasakan manfaat PNPM Mandiri Perdesaan sehingga boleh dibilang fasilitas jalan di desanya semuanya sudah dibeton. Hal itu yang mendorongnya untuk berperan mengembangkan fungsi kelembagaan desa agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Warga kami sangat berhutang budi dengan PNPM Mandiri Perdesaan,” katanya.

Satu yang menjadi perhatian Agus Usman adalah Tim Pemelihara yang terdiri dari perangkat desa/kepala desa, Badan Permusyawarah Desa (BPD) dan BKAD. Sebagai contoh ketika PNPM Mandiri Perdesaan membangun sumber air bersih di desanya dengan kedalaman 12 meter, saat di musim hujan masih tidak ada masalah. Namun air tidak mengalir lagi ketika musim kemarau datang. Untuk itu BKAD melalui Tim Pemelihara yang terdiri dari perangkat desa dan BPD  mendorong masyarakat melakukan swadaya dengan menambah sumur bor dengan kedalaman 35 meter.

“Dengan cara swadaya ternyata masyarakat bersama-sama mampu membeli mesin turbo sehingga air bersih dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka”, kenang Agus Usman yang melihat fungsi papan informasi yang ada di desa perlu juga diperhatikan oleh BKAD, selain peran Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan untuk memastikan informasi dalam papan informasi secara berkala untuk diperbaharui.

“Tentunya kelembagaan BKAD perlu mendapat payung hukum yang kuat sehingga memiliki formalitas yang jelas dalam melaksanakan kegiatannya.  Jangan sampai peran UPK lebih menonjol dalam menjalankan fungsinya dibandingkan dengan BKAD yang bertindak memayunginya sebagaimana yang terjadi saat ini”, keluh Agus Usman lebih lanjut. Selain itu BKAD juga harus mampu mendorong peningkatan Kader Desa yang ada di KPMD serta pendamping lokal agar mampu menjalankan kegiatan kemasyarakatan di perdesaan, termasuk di dalamnya mendorong berbagai usaha dalam peningkatan kapasitas kader desa, katanya lebih lanjut.

Menurutnya saat ini BKAD khusus hanya berfungsi di wilayah PNPM Mandiri Perdesaan dalam menjalankan kegiatannya. Namun demikian diharapkan ke depannya, setelah dilengkapi payung hukum yang menetapkan fungsi kelembagaan BKAD, hendaknya BKAD sudah memiliki format yang jelas dan menjadi lembaga yang potensial dalam menjalankan fungsinya dalam kecamatan dan perdesaan. (mia/IEC)

Berita Terkait


  • UPK Kepri Belajar Dari Sisa Pengembalian Dana BLM [...]
  • Desa Terima 550 Juta Mulai Tahun 2015 [...]
  • Geliat Usaha Warga di Pasar Gasing [...]
  • Angka Kemiskinan Menurun, Namun belum Signifikan [...]
  • Nasem: Tak Kenal Lelah Melawan Kemiskinan [...]

home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 © pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.