Nama :
Email :
Saran / Komentar :
Masukan Kode Verifikasi :
 
 

Saran & Komentar
Johnysumampou
Mohon temuan dan aduan dari kami, ditindak lanjuti demi keberlangungan program PNPM 2013-2014 kedepan atas kepeminpinan Seorang Korpov Jatim yang telah DPT parpol Baru dng Dapil Malang.dan segerakan panggantian agar koord. dibawahnya tidak merasa dikebirikan. salam super.......
johnysumampou6439@yahoo.com - 02 August 2013

Ahok
Program PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 akan berakhir banyak Fasilitator yang selama ini memfasilitasi kegiatan PNPM di Lapangan, untuk itu di sampaikan kepada para pengambil kebijakan Apa mungkin Fasilitator di angkat jadi PNS? karena secara kualitas mereka sudah mampu untuk menjadi pemimpin dan pengelola kegiatan dan sudah profesional
nikowea@yahoo.co.id - 02 August 2013

GT BANK PLC
I john Hassan adıyla Am. Manchester, i büyük ölçüde ne hayatımda yaptı, Ve benim sevinç geri getirmek için bu büyük kredi şirketi teşekkür etmek istiyorum. ben şimdi son iki yıldır bir kredi arıyordum var ve ben bazı sahte kredi kredi ile dolandırıcılık olmuştur. i tüm bu cezbetmek beri herhangi bir kredi borç veren kafa değil. i William evis GT BANKASI yöneticisi direktörü temas gelinceye kadar. O benim borç ödemek için bana dövme kredi veren kişi oldu. ve o da yüzüme bir gülümseme geri koymak biriydi. ve ben kesme için dünya turu bu tanıklığı söz veriyorum. Eğer bir kredi ilgilenen varsa, ben William evis bir kredi için hasta yardımcı olacaktır. o iyi bir bir dindar adam. o gecikmeden size kredi verecek biridir. SİZ ONA İLGİLENDİREN İSE, SİZE AT E-POSTA İLE ona ulaşabilirsiniz g.tbank@yahoo.com g.tbank@rediffmail.com ya da +2348115567561 SADECE SMS
g.tbank@yahoo.com - 30 July 2013

Wahyu
Dilihat saat ini UPK-PNPM sudah menjadi perusahan pribadi dari KETUA-BENDAHARA-SEKRETARIS selama waktu berjalan dengan melihat tidak adanya regenerasi kebijakan pergantian guna evaluasi kinerja jabatan dan penjaringan pemberdayaan pemanfaat SDM yang tersedia sebagaimana masih banyak juga generasi yang berkecimpung demi menuangkan program pembangunnannya melalui PNPM dengan keselarasan tujuan dan program PNPM. Tidak adannya evaluasi dari pengawas mulai Tingkat I dan Tingkat II secara berkala guna peningkatan kualitas dan juga Profesionalisme individu yang harus dijaga melalui test jabatan untuk tingkat KETUA-BENDAHARA-SEKRETARIS. apakah tidak ada acuan yang melaksanakan langkah itu?? jika tidak ada tanggapan sekecil apapun, lebih baik tidak usah di adakan sarana "saran & komentar di forum ini dan forum-forum lainnya" terimakasih. salam anak bangsa_
alvari46@yahoo.co.id - 30 July 2013

cekpol
maunya konsultanpnpm yang masa kerja 5 tahun keatas dipromosikan jadi PNS dilingkup BPM,mungkinkah ya?
cek.pol28@co.id - 25 July 2013

Sadiyono
Menjadi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan adalah pengalaman belajar yang luar biasa,sangat disayangkan jika itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Apa tidak sebaiknya diwajibkan ada pergantian pelaku tingkat kecamatan dengan periodisasi yang tidak terlalu lama. 1-2 tahun misalnya?
shedien@gmail.com - 24 July 2013

Sadiyono
pemanfaatan surplus UPK untuk pelestarian perencanaan pembangunan pertisipatif. caranya:surplus untuk RTM digunakan dengan mekanisme = penyaluran BLM kegiatan non SPP dan Surplus untuk penguatan kelembagaan dengan mekanisme pemanfaatan DOK. sehingga saat program dihentikan, mekanisme pembangunan partisipatif dapat dijalankan dengan dana surplus UPK.
shedien@gmail.com - 24 July 2013

kancut
tgl 1-2 agst jatuhnya kamis,jumat. 5-10 ags cuti bersama. 11,12 agst bolos bersama... hehe siap siap gaji telat maning.... negoro asu.. boro boro thr
kancut@yahoo.com - 21 July 2013

Aji Dahlan
Yang terhormat Konsultan Menegemen Nasional PNPM Mandiri Perdesaan,meneruskan surat BKAD Kecamatan Jatikalen, Sehubungan dengan penetapan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur sebagai Lokasi Potensi Masalah akibat terjadinya penyelewengan dana bergulir oleh Ketua Kelompok SPP Yasin Tahlil Desa Pulowetan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1.Penanganan masalah secara kekeluargaan (non litigasi) sampai dengan Bulan Oktober 2012 telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta) dari total dana yang diselewengkan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Selain itu yang bersangkutan juga telah menyerahkan asset berupa sertifikat hak milik (SHM) sebidang tanah dengan luas 4770 m2 bertempat di Desa Pulowetan atas nama yang bersangkutan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Saat ini kompensasi harta tersebut sedang dalam tahap penyelesaian surat kuasa menjual yang notariat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa progress pengembalian dana telah mencapai 60% atau Rp.129.000.000,- (seratus Dua Puluh Sembilan juta rupiah). Sebuah progress penanganan yang sebenarnya cukup signifikan. 2.Sangat disayangkan, hasil evaluasi Ditjen PMD Kemendagri masih menilai penanganan masalah di Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk berjalan lambat dan stagnan, sehingga masuk dalam status lokasi potensi masalah. Karena itu penanganan masalah segera dilanjutkan ke proses hokum formal dengan melaporkan yang bersangkutan ke Polres Kabupaten Nganjuk. 3.Setelah melalu proses penyelidikan dan penyidikan, akhirnya pada tanggal 07 Juni 2013, Polres Nganjuk menetapkan Narsih selaku tersangka tunggal penyelewengan dana perguliran UPK Jatikalen kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam surat polres Nomor: DPO/24/VI/2013/Satreskrim. 4.Dalam SOP Panduan Penetapan dan Penanganan Lokasi Bermasalah halaman 13 dinyatakan bahwa penanganan masalah penyimpangan dana dilakukan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengaduan dan Masalah. Dengan demikian penafsiran atas penanganan suatu masalah dinyatakan signifikan atau tidak, tentu harus didasarkan atas SOP PPM. 5.SOP Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) lampiran IV Halaman 23 menyebutkan, Jika pilihan penanganan melalui proses hukum formal, masalah dinyatakan selesai jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan atau pelaku dinyatakan DPO. Data masalah dimasukkan dalam “X File” . Dengan demikian, dari perspektif program, dengan terbitnya surat DPO, masalah penyimpangan dana di Kecamatan Jatikalen telah dinyatakan selesai, meskipun tetap harus dikuti perkembangannya dari sisi hukum. 6.Sayangnya sudah satu bulan surat DPO atas pelaku penyimpangan dana diterbitkan kepolisian, namun surat pencabutan status potensi masalah belum juga dikeluarkan oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri selaku Satker Pusat PNPM Mandiri Perdesaan. Akibatnya RKTL kegiatan dan penyerapan dana BLM Tahun Anggaran 2013 terancam tidak bisa maksimal dan pelayanan kegiatan perguliran kepada kelompok yang sehat juga tidak dapat dilakukan. 7.Untuk itu sejalan dengan penerapan aturan program dan demi melindungi kepentingan bersama masyarakat miskin se-Kecamatan Jatikalen yang tidak bersalah, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jatikalen meminta kepada Ditjen PMD selaku Satker Pusat PNPM Mandiri Perdesaan untuk segera mencabut status Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dari Lokasi Potensi Masalah agar kegiatan program dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya. Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. Jatikalen, 12 Juli 2013 BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN JATIKALEN
ajidahlan@yahoo.co.id - 12 July 2013

chay
Klw buat RAB hrs seseai dg daereh dimana PNPM-MP brada. Smua RAB jauh dibawah harga pasar. Kami sangat sulit berbelanja untuk bahan bangunan gedung PAUD kami.
papaprahara@yahoo.co.id - 29 June 2013

Select a Page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next Page->

home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 © pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.