Nama :
Email :
Saran / Komentar :
Masukan Kode Verifikasi :
 
 

Saran & Komentar
JAYA
Diketahui : ERRATA ≠ MERATA /GEBYAH UYAH PRESTASI = PENGHARGAAN /INSENTIF PELANGGARAN = PECAT + PENJARA BAIK/BERHASIL = CONTOH GAGAL = DIBINA Jadi apabila membuat Draf Errata PTO TANPA PERTIMBANGAN YANG MATANG + TANPA PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN = DODOL ( BLOON + NGAWUR ) + PENJAJAH BANGSA SENDIRI
srirama.wijaya@yahoo.com - 26 December 2012

brian akbar
Solusi yg tepat bagi UPK saat ini adalah segera menindaklanjuti SKB 3 MENTERI (M.KEUANGAN, M KOPERASI & UMKM, M DALAM NEGERI) dan GUBERNUR BI yaitu memilih 3 pilihan yg ditawarkan mjd KOPERASI, BPR ATAU BUMDES. keputusan yg dihasilkan akan lebih kuat ketimbang PTO ERATA dimana hanya DEPDAGRI yg memutuskan. MAJU TERUS UPK & SEGERA TENTUKAN PILIHAN ANDA.GOOD LUCK.........
brian_top1@yahoo.com - 26 December 2012

Anita Damayanthi
PNPM MP bersifat Transparansi dan Akuntabilitas tapi nyatanya kog seperti panggang jauh dari api. Kenapa semua pengaduan-pengaduan yang masuk jika melibatkan keluarga Korprov atau Spesialis lainnya tidak pernah ditampilkan didaftar pengaduan ONLINE....atau memang sudah sengaja di SORTIR DULUAN KAH...??????? Mana azas TRANSPARANSINYA....BUKTIKAN .......!!!!
anitadamayanthii@yahoo.com.... - 26 December 2012

tulus
LAGI-LAGI DASA MUKA TERMAKAN AMBISI KANIBALNYA Egoisme DASA MUKA dan Kroninya untuk menjukkan kekuatan dan kekuasaanya dengan melupakan nilai-nilai kekeluargaan dan asas-asas permusyawaratan yang dujunjung tinggi dalam program PNPM-mandiri perdesaan. Adalah sebuah kebodohan tim DASA MUKA dan Kroni-kroninya yang katanya profesional dan dibayar mahal oleh program. Kami pikir bahwa alasan membuat Draf ERRATA ini adalah suatu pertanda bahwa tim DASA MUKA telah termakan oleh obsesi mereka sendiri yang ambisi untuk menekan para pelaku PNPM-MPd dan sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial terhadap kami yang berpendapatan rendah, bahkan jauh dari kategori keluarga sejahtera. Yang mereka pikirakan adalah bagaimana menjadikan pelaku PNPM ditingkat bawah yang dipilih dan diangkat oleh masyarakat sesuai nilai-nilai luhur PTO dijadikan kuda tunggangan untuk meraih prestasi , dengan berbagai macam cara mulai efesiensi operasional yang mencekik pelakunya dan bermacam-macam pembatasan yang merugikan pelaku padahal kalau mau jujur merekapun tau PTO X huruf f.10 yang menyebutkan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh UPK maksimal adalah 75% dari pendapatan UPK. Hal lain yang mereka lupakan adalah sistem pangangkatan dan pemberhentian seorang UPK bukannya harus melalui MAD ? dengan berdasar pada MAD yang di dalamnya juga megatur RAPB dan juga mengatur besaran honor UPK lalu mengapa mereka mengeluarkan macem-macem aturan susulan yang tanpa dasar? Apakah mereka lupa tugas pokoknya,yaitu mengawal dan menjaga PTO? Ingat BOS jangan terlalu jauh meninggalkan PTO ...!!! Lagi-lagi DASA MUKA termakan ambisi kanibalnya. Sadarlah .......!!! ingat DASA MUKA bukan policy maker itu kuwenangan MAD. “MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BENAR”
hati.tulus11@yahoo.com - 25 December 2012

nurani
. Hindari bongkar pasang pelaku tanpa pertimbangan kemanusiaan misalnya : pertimbangan lama pengabdian,prestasi dan jerih payah / jejak rekam perjuangan mulai dari ketika UPK masih kritis (hidup segan mati tak mau ) sampai sekarang.
hati.tulus11@yahoo.com - 25 December 2012

budi
Dengan bongkar pasang Pelaku akan sangat sulit untuk menciptakan tenaga yang profesional dan menguasai bidang pekerjaan tersebut karena tidak dapat dipungkiri pengalaman dan jam terbang akan sangat berpengruh pada profesionalisme
budibagus320@yahoo.com - 25 December 2012

rama
Kenapa kami ( UPK ) yang jadi sasaran,banyak hal yang menjadi dilematis kami di lapangan,ketika menhadapi masyarakat yang multi karakter,aturan yang selalu berubah,adanya pemeriksaan yang terkadang menyudutkan,belum status UPK yang tidak berbadan hukum semntara kami dituntut tuk mengembangkan jaringan dan melestarikan aset aset program,sekaliber perbankan aja tidak serumit ini,kalopun tuk meminimalisir penyelewengan atw pemyalahgunaan baik itu dana atau jabatan tingkatkan pengawasan baik di tingkat bawah atw di tingkat pusat secara menyeluruh
srirama809@yahoo.com - 25 December 2012

bona jatim
Errata samarata!kayaknya serru tuch. kalo pengurus UPK smua mundur,mereka artinya takut kesalahannya segera terbongkar masa mnjabat. NMC semangat!!jika smua UPK mundur ya rekrut aja yg baru!kok repot,,lha masih banyak orang butuh kerja n penghasilan!!!
alifianbona33@yahoo.com - 18 December 2012

faiz
Errata Errata Errata... intinya kebijakan / aturan baru(tambahan) itu tujuannya baik bukan memperkeruh!! jadi sahabat2 UPK,,,nyantai aja(kok kayak kbakaran jenggot) hahaaaa,,,,
faiz_adn@yahoo.co.id - 17 December 2012

Freza
knp UPK harus takut kehilangan pekerjaan krn errata<< orang baik akan mnemukan kbaikan,, kalo mslh masa kerja,presiden aja berperiode kok,,upk kok ga mau,saya rasa benar mnurut aturan tambahan ini,, UPK yg menolak Errata itu adalah UPk yang beranggapan bahwa mereka adalah PEMILIK dana Buka PENGELOLA,, Kasian
hariz_freza@yahoo.co.id - 17 December 2012

Select a Page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next Page->

home gallery profile portfolio gallery home
TNP2K KEMENKOKESRA BAPPENAS KEMENKEU KEMENDAGRI WORLD BANK






Konsultan Manajemen Nasional Komp. Bungur Indah No.1, Jl. Bungur, Kemang Utara Jakarta 12730
Copyright 2012 © pnpm-pedesaan.or.id. All rights reserved.